Sejarah

Kota Malang dengan kondisi udara pegunungan yang sejuk dikenal sebagai Kota Pendidikan, Kota Industri, dan Pariwisata menjadi daerah tujuan para calon pelajar / mahasiswa dari seluruh penjuru negeri, investor asing maupun lokal serta wisatawan dari manca negara, memiliki karakteristik yang khas dan komplek dengan potensi kerawanan yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun.

Luas Daerah Jajaran Polresta Malang seluas ± 11.445,30 Ha terletak di bagian Selatan – Timur Wilayah Polwil Malang, memiliki lima Polsek yaitu Polsek Klojen, Polsek Blimbing, Polsek Kedung Kandang, Polsek Lowokwaru dan Polsek Sukun.

Kondisi kekuatan personel Polresta Malang saat ini secara kuantitas mencapai 790 orang Polri dan 51 orang PNS sebagai asset Polresta Malang dalam menghadapi tantangan tugas yang tidak semakin ringan, namun bila dihadapkan pada pertambahan penduduk rata-rata per tahun 1 % maka pada awal tahun 2010 dengan jumlah penduduk 825.291 jiwa, ratio Polri mencapai 1 : 1.045.

Polresta Malang sebelum berkedudukan di lokasi saat ini, menempati kantor di Jl. Brigjen Slamet Riadi No. 1-3 Malang. Mako Polresta Malang tersebut memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang, berdasarkan buku sejarah “Peran Polri Dalam Perjuangan Kemerdekaan di

Jawa Timur Tahun 1945-1949” yang diterbitkan Polda Jatim, Kepolisian Karesidenan Malang pernah menempati kantor di Jl. Brigjen Slamet Riadi tersebut bahkan kegiatan perlawanan bersenjata di masa penjajahan dahulu komando dilakukan dari gedung tersebut.

Sejak ditempati Polresta Malang, gedung tersebut telah mengalami beberapa kali renovasi, terutama pada bagian depan disesuaikan perkembangan zaman namun secara keseluruhan tidak merubah konstruksi bangunan maupun interior ruangan diupayakan tetap mempertahankan bentuk asli, sebagai bentuk penghargaan terhadap sejarah Kepolisian dan sejarah perjuangan RI pada umumnya.

Selanjutnya, berdasarkan Sprin Panglima ABRI kepada Kapolda Jatim Nomor: Sprin / 1482 / VI / 1997 tanggal 13 Juni 1997 yang ditindaklanjuti dengan Sprin Kapolri No.Pol. : Sprin / 816 / III / 1998 tanggal 24-3-1998 tentang Perintah Pelaksanaan Ruilslag Polresta Malang dan diteruskan dengan dilakukannya MoU antara Kapolda Jatim dengan PT. Karya Utama Sarana Indah No.Pol. : SPB / 19 / IV / 98 tanggal 8 April 1998 tentang Ruilslag Tanah/bangunan Polresta Malang, terjadi tukar menukar tanah dan bangunan Polresta Malang Jl. Brigjen Slamet Riadi No.1-3 Malang seluas 7.020 M2, dengan tanah dan bangunan yang dibangun PT Karya Utama Sarana Indah, di lokasi Desa Banjararum Kec. Singosari Malang berupa Aspol Jl. Mondoroko Singosari seluas 12.230 M2 dan bangunan kantor Polresta 2 lantai seluas 2.696 M2 serta beberapa fasilitas gedung lainnya berupa ruang tahanan (360 M2), Gedung Pertemuan (313 M2), kantor SIM (400 M2), Gudang Senpi Amunisi (60 M2), Musholla (100 M2), Gudang Bekum (100 M2) dan Garasi (72 M2).

Keputusan penempatan lokasi tanah dan bangunan pengganti tersebut tidak sesuai dengan wilayah yurisdiksi Polresta Malang yang hanya di wilayah Kota Malang, sedangkan aset pengganti berada di luar kota.

Pada tahun 2001 pada masa kepemimpinan Letkol Pol Drs. Syahrul Mamma, Mapolresta Malang pindah ke lokasi Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 19 Malang yang sebelumnya lebih dikenal sebagai Asrama Polisi Celaket dan Poliklinik Polwil Malang, walaupun secara administrasi belum ditemukan surat penyerahan atau berita acara penempatan Mako tersebut namun dalam kenyataan Mako telah pindah lokasi dan Mako lama telah beralih fungsi menjadi areal pertokoan.

Polresta Malang saat ini memiliki gedung induk 2 lantai seluas + 4.139 M2 dan beberapa bangunan tambahan meliputi ruang tahanan, Gedung Pertemuan, kantor SIM, Gudang Senpi Amunisi, Musholla, Gudang Bekum dan Garasi diatas tanah Polri seluas 8.466 M2.

Kondisi interior dan eksterior gedung Mapolresta Malang telah jauh berbeda dengan pada awal ditempati, setiap pejabat Kapolresta Malang selalu melakukan pembenahan-pembenahan agar suasana ruangan maupun lingkungan kantor menjadi lebih sejuk, nyaman dan asri.

Upaya Polresta Malang dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dilakukan dengan memaksimalkan fasilitas yang ada, lahan yang relatif sempit benar-benar dimanfaatkan untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat yang memerlukan pelayanan Polri seperti pelayanan SIM, SKCK, perijinan, dll.

Demikian pula sentra-sentra pelayanan lainnya, ditata sedemikian rupa sehingga menghilangkan kesan seram bagi masyarakat yang datang.

Pejabat Polresta Malang sejak tahun 1960 sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut :

  1. Komisaris Polisi Tingkat II R. Soeharjono, Tahun 1960-1962.
  2. Letnan Kolonel Polisi Soemarno, Tahun 1967-1970.
  3. Letnan Kolonel Polisi Moch. Moenir; Tahun 1970-1973.
  4. Letnan Kolonel Polisi Drs. Abdul Kadir; Tahun 1973- 1977.
  5. Letnan Kolonel Polisi Drs. R. Soediromangun-djojo; Tahun 1977-1980.
  6. Letnan Kolonel Polisi Herry Achmat; Tahun 1980- 1982.
  7. Letnan Kolonel Polisi Drs. Djoewahiri. MP; Tahun 1982-1986
  8. Letnan Kolonel Polisi Ferry ST. Mailinsun; Tahun 1986-1987.
  9. Letnan Kolonel Polisi T. Haryono; Tahun 1987-1989.
  10. Letnan Kolonel Polisi Drs. FX. Soemardi; Tahun 1989- 1990
  11. Letnan Kolonel Polisi MS. Djaja Atmadja; Tahun 1990- 1992
  12. Letnan Kolonel Polisi Sistyanto; Tahun 1992-1993
  13. Letnan Kolonel Polisi Drs. Makbul Padmanegara; Tahun 1993-1996.
  14. Letnan Kolonel Polisi Drs. Winarto Hadi, SH; Tahun 1996-1997.
  15. Letnan Kolonel Polisi Haryanto Sudewo; Tahun 1997- 1998.
  16. Letnan Kolonel Polisi Drs. Susno Duadji, SH; Tahun 1998-1999.
  17. Superintendent Drs. H Ngadino, SH, MM; Tahun 2000.
  18. Letnan Kolonel Polisi Drs. Nicolaus Eko R; Tahun 2000-2001.
  19. Letnan Kolonel Polisi Drs. Syahrul Mamma; Tahun 2001-2003.
  20. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Fatkhur Rahman; Tahun 2003-2005.
  21. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Dunan Ismail Isja, MM; Tanggal 27 Juni 2005-27 Juni 2006.
  22. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Erwin Chahara Rusmana; Tanggal 27 Juni 2006-7 Juli 2007.
  23. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Atang Heradi, MH, Tanggal 7 Juli 2007-22 Desember 2008.
  24. Ajun Komisaris Besar Polisi DTM Silitonga, tanggal 22 Desember 2008- 11 Agustus 2010.
  25. Ajun Komisaris Besar Polisi Drs Agus Salim, 11 Agustus 2010 – 27 Oktober 2011
  26. Ajun Komisaris Besar Polisi TEDDY MINAHASA,SH,SIK Tanggal 27 Oktober 2011 – 15 Juni 2013
  27. Ajun Komisaris Besar Polisi TOTOK SUHARYANTO, SIK,MHum, tanggal 27 Oktober 2013 – 15 Januari 2015
  28. Ajun Komisaris Besar Polisi SINGGAMATA, SIK, 15 Januari 2015 – 2016.
  29. Ajun Komisaris Besar Polisi DEKY HENDARSONO, SIK. 2016 – 2017
  30. Ajun Komisari Besar Polisi Dr. HOIRUDDIN HASIBUAN, SH, M.Hum. 2017 – 2018
  31. Ajun Komisaris Besar Polisi ASFURI, SIK, MH. 2018 – 2019
  32. Ajun Komisaris Besar Polisi DONNY ALEXANDER, SIK, MH. 2019 – 2019
  33. Komisaris Besar Polisi Dr. LEONARDUS SIMARMATA, S.Sos, SIK, MH. 2019 Hingga Sekarang

Seiring dengan era reformasi, terjadi perubahan signifikan pada posisi dan peran Polri yang ditandai dengan keputusan politik memisahkan Polri dari garis komando TNI pada tanggal 1 April 1999 dan dikukuhkan dalam Tap MRP / VI / 2000 tentang Pemisahan ABRI ( TNI dan Polri ) serta Tap MPR / VII / 2000 tentang peran kedua lembaga tersebut dengan menempatkan TNI dibawah Departemen Pertahanan, sedangkan Polri berada langsung dibawah presiden. Tindak lanjut dari terbitnya kedua Tap MPR tersebut adalah dikeluarkannya UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai landasan Polisi Sipil.

Perubahan menuju Polisi Sipil sebagai paradigma baru Polri pada dasarnya tidak dapat dilaksanakan secara parsial tetapi secara simultan, sehingga akan menghasilkan sinergi yang menjadi percepatan dalam perwujudannya, oleh karena itu Polresta Malang sebagaimana kebijakan pimpinan Polri secara konsisten melakukan perubahan-perubahan struktural, instrumental dan khususnya kultural dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, melalui berbagai langkah inovatif seperti pembenahan fasilitas pelayanan maupun peningkatan kemampuan personel yang dalam bertugas langsung bersentuhan dengan masyarakat.

Sebagaimana pasal (2) dan (3) UU No. 2 tahun 2002 bahwa Kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara dimana sebagai alat negara yang berperan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dibidang pemeliharaan Kamtibmas, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, Polri memiliki kewajiban konstitusional untuk melaksanakan tugasnya secara akuntabel dan transparan.

Polres Malang Kota Menjadi Polresta Malang Kota pada Bulan Desember 2019 dipimpin oleh anggota Kepolisian berpangkat Komisaris Besar Polisi (KBP) yang saat ini di pimpin oleh Kombes Pol Dr. Leonardus Simarmata, S.Sos, SIK, MH. (Desember 2019 hingga sekarang).

Polresta Malang kota dalam tugas dan jabatan nya dimulai dari Kapolresta Malang Kota, kemudian Wakapolresta Malang Kota, kemudian ada Kasium, Kasie Keuangan, ada Kepala Bagian yaitu Kabag Ops, Kabag Sumda, Kabag Ren, untuk Kepala Satuan yaitu Kasat Reskrim, Kasat Intelkam, Kasat Sabhara, Kasat Lantas, Kasat Narkoba dan Kasat Binmas.

Visi

Terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima,  tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap 
serta terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.

Misi

1. Melaksanakan deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, 
pengamanan dan penggalangan;

2. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan secara mudah, responsif dan tidak diskriminatif;

3. Menjaga keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas untuk menjamin keselamatan dan 
kelancaran arus orang dan barang;

4. Menjamin keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan dalam negeri;

5. Mengembangkan perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum;

6. Menegakkan hukum secara profesional, objektif, proporsional, transparan dan akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan;

7. Mengelola secara profesional, transparan, akuntabel dan modern seluruh sumber daya Polri guna mendukung operasional tugas Polri;

8. Membangun sistem sinergi polisional interdepartemen dan lembaga internasional  maupun komponen masyarakat dalam rangka membangun kemitraan dan jejaring kerja  (partnership building/networking).